Breaking

blog single post
Profesionalisme

Izin Mendirikan PT dengan Domisili Apartemen Menurut Hukum, Boleh atau Tidak?

SPOTQOE.COM – Apartemen dewasa ini memang sudah menjadi pilihan favorit bagi masyarakat, terutama bagi generasi milenial. Seperti halnya dengan harga sewa kantor yang semakin tinggi yang menjadikan Co-Working Space murah terbaik menjadi solusi, apartemen pun demikian.

 

Di kota-kota besar, harga tanah yang semakin melambung setiap tahunnya merupakan faktor utama mengapa hunian vertikal ini menjadi solusi yang menjanjikan bagi para kawula muda. Tidak hanya itu, apartmen juga kerap diartikan sebagai salah satu media investasi.

 

Bagaimana tidak? Apartemen sangat laku di pasaran dengan rentang penyewaan per bulan. Penyewa tidak perlu mengeluarkan kocek besar untuk tinggal nyaman di pusat kota dalam waktu tetertentu dan bisa pindah lagi kapanpun tanpa perlu melewati aturan yang rumit. Dan bagi pemilik apartemen yang suka berpindah karena penempatan dinas pun dapat memperoleh income setiap bulan dan tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan harian. Sebuah win-win solution yang menarik bukan?

 

Dengan demikian, tidak mengherankan jika pembangunan apartemen untuk hunian berkembang sangat pesat. Lantas bagaimana dengan pemanfaatan apartemen selain sebagai hunian? Misalnya apartmen yang dijadikan tempat domisili untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disingkat dengan PT) atau badan usaha. Mungkin sebagian dari Anda tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena memang sudah lazim ditemukan rumah-rumah masyarakat yang dijadikan tempat usaha.

 

Namun, perlu diingat jika apartemen sebagai rumah vertikal memiliki peraturan khusus yang diatur oleh aturan pemerintah. Untuk mengetahui boleh atau tidaknya mendirikan badan usaha atau PT di apartemen, sebaiknya Anda melihat kepada peraturan-peraturan tersebut. Bagaimanakah wacana tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum?

 

Baca Juga: Mengapa Co-Working Space Terus Berkembang?

 

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Domisili Badan Usaha

Berbicara domisili, tidak hanya manusia saja yang diwajibakan untuk menetapkan domisili, tetapi juga subyek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Karena PT dinyatakan sebagai perusahaan berbadan hukum dalam hukum perdata, maka PT menjadi subjek hukum yang memangku hak dan kewajiban sebagai badan hukum.

Hal yang ditekankan dalam menetapkan kedudukan hukum perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU Perseroan Terbatas, yang mengatur tentang:

  1. Perseroan mempunyai tempat kedudukan di kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.

Sedangkan alamat perusahaan dan kedudukan perseroan (domisili) adalah hal yang berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyatakan bahwa:

  1. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
  3. Dalam surat menyurat, pengumumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hak perseroan menjadi pihak yang harus menyebutkan nama dan alamat lengkap prseroan.

Jadi apabila ada kasus hukum di mana suatu perusahaan ingin melakukan perubahan alamat namun masi dalam suatu daerah kota/kabupaten sebagaimana tercatat sebagai domisili PT dalam anggaran dasar, maka tidak perlu perusahaan melakukan perubahan domsisili pada perubahan dasarnya.

 

Baca Juga: Hindari Kebocoran Perusahaan Saat mencetak dengan Teknologi Secure Print 

 

Penggunaan Domisili Badan Usaha di Apartemen

Penggunaan alamat rumah sebagai tempat domisili badan usaha memang masih banyak dilakukan. Anda bisa menemukannya di kota-kota kecil yang kerap disebut dengan ‘industri rumahan’. Lantas, bagaimana dengan apartemen?

Penyelenggaran bangunan gedung sebagaimanan fungsinya dalam Pasal 41 Ayat (2) (a) UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berisikan:

“Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung yang mempunyai kewajiban memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya”.

Yang ditekankan dalam UU Perseroan Terbatas di atas adalah perseroan yang mempunyai nama kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tidak masalah apakah sebuah PT itu didirikan di bangunan kantor atau bukan bangunan kantor seperti rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) atau bahkan Co-Working Space murah terbaik sekalipun.

Akan tetapi, harus dilihat kembali fungsi dari bangunan tersebut. Seperti apartemen, berdasarkan peraturan perundang-undangan apartemen mempunyai fungsi hunian, bukan tempat usaha. Dan apabila terdapat PT yang berdiri dengan domisili apartemen, akan ada sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik gedung (apartemen) apabila tidak memanfaatkan gedung sesuai dengan fungsinya.

 

Baca Juga: Meja Kerja Monoton Sudah Tidak Zaman, Yuk Percantik Agar Semakin Produktif dengan 5 Tips Ini!

 

Sanksi Hukum yang Akan Didapatkan

Karena mendirikan PT dalam apartemen merupakan pelanggaran hukum, tentu aka nada konsekuensi hukum yang harus diterapkan sebagai sanksi. Dalam pasal 45 Ayat (1) UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terdapat beberapa sanksi administrative antara lain:

  1. Peringatan tertulis
  2. Pembahasan kegiatan pembangunan
  3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
  4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfataatan bangunan gedung
  5. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung
  6. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
  7. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
  8. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
  9. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Selain sanksi administratif, terdapat juga sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yaitu:

  1. Penjara paling lama 3 (tiga) tahun
  2. Denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, jika karenanya mengakibatkan kerugian hart benda orang lain.

 

Baca Juga: Pasar Co-Working Space Akan Semakin Meledak di Tahun 2020

 

Dari penjelasan perundangan di atas dapat disimpulkan bahwa mendirikan PT dengan domisili apartemen tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip fungsinya, yaitu sebagai hunian. Pelanggaran hukum ini bisa terjadi karena tingginya harga sewa kantor di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Banyak masyarakat yang merasa kesulitas mengakomodir biaya sewa kantor, teruatam di tempat bisnis yang strategis.

Padahal, terdapat banyak pilihan ruan kantor di dalam gedung dengan harga dan ketentuan yang meringankan para pebisnis dari berbagai kalangan. Caranya? Tentu dengan melakukan pencarian sewa secara online di SpotQe.com. Dengan platform layanan pemesanan ruang ini, Anda tidak hanya bisa melakukan pencarian ruang meeting saja, tetapi juga ruang kantor. Anda bisa memulai dan menjalankan usaha setiap harinya tanpa perlu khawatir dengan hukum dengan menywa ruang kantor di Co-Working Space murah terbaik di sini.

 

Baca Juga: Cara Memilih Co-Working Space yang Tepat

Sumber : PDF online Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, diunduh dari situs: https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/nprt/539/uu-no-28-tahun-2002-bangunan-gedung http://legal4ukm.com/pendirian-perseroan-terbatas-pt/

Reaksi Anda:




Komentar


Belum Ada Komentar

Berikan Komentarmu